REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL--Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tetap menyatakan menolak penyelenggaraan ujian nasional dan mengharapkan ujian penentu kelulusan siswa tersebut dicabut.
"Kami tetap konsisten menolak ujian nasional karena ini sangat tidak fair, dan target kami pada 2011 nanti ujian nasional sudah dicabut," kata Ketua Pengurus Pusat (PP) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Dwi Arya Kusuma pada konferensi pers menjelang Muktamar IPM ke-17 IPM di Bantul.
Menurut dia, penyelenggaraan ujian nasional telah banyak menyudutkan para pelajar dan mengabaikan rasa keadilan di kalangan pelajar. "Masa belajar selama tiga tahun di sekolah, kelulusannya hanya ditentukan melalui ujian nasional yang hanya mengujikan beberapa mata pelajaran tertentu," katanya.
Ia mengatakan, sitem ujian tersebut jelas melunturkan tujuan pendidikan itu sendiri yang seharusnya untuk pendidikan karakter pelajar dan bukan hanya untuk untuk mendidik para pelajar untuk menguasai mata-mata pelajaran yang diajarkan.
"Seharusnya pendidikan diselenggarakan untuk menggali potensi yang ada pada masing-masing pelajar, bukan malah menyudutkan mereka yang kebetulan mengalami kesulitan dalam menguasasi mata-mata pelajaran tertentu," katanya.
Dwi mengatakan, muktamar IPM akan membahas program untuk mentranformasi organisasi IPM menjadi lembaga yang bisa menampung dan mengembangkan bakat para pelajar.
"IPM juga akan membicarakan usaha mencegah dampak negatif dari budaya popular hedonisme yang marak saat ini dan membawa para pelajar dalam kehidupan yang lebih kreatif melalui kegiatan yang tidak hanya mengutamakan bidang studi, tapi juga perlu adanya penyeimbang seperti pengembangan bidang sastra dan seni," katanya.
"Kami tetap konsisten menolak ujian nasional karena ini sangat tidak fair, dan target kami pada 2011 nanti ujian nasional sudah dicabut," kata Ketua Pengurus Pusat (PP) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Dwi Arya Kusuma pada konferensi pers menjelang Muktamar IPM ke-17 IPM di Bantul.
Menurut dia, penyelenggaraan ujian nasional telah banyak menyudutkan para pelajar dan mengabaikan rasa keadilan di kalangan pelajar. "Masa belajar selama tiga tahun di sekolah, kelulusannya hanya ditentukan melalui ujian nasional yang hanya mengujikan beberapa mata pelajaran tertentu," katanya.
Ia mengatakan, sitem ujian tersebut jelas melunturkan tujuan pendidikan itu sendiri yang seharusnya untuk pendidikan karakter pelajar dan bukan hanya untuk untuk mendidik para pelajar untuk menguasai mata-mata pelajaran yang diajarkan.
"Seharusnya pendidikan diselenggarakan untuk menggali potensi yang ada pada masing-masing pelajar, bukan malah menyudutkan mereka yang kebetulan mengalami kesulitan dalam menguasasi mata-mata pelajaran tertentu," katanya.
Dwi mengatakan, muktamar IPM akan membahas program untuk mentranformasi organisasi IPM menjadi lembaga yang bisa menampung dan mengembangkan bakat para pelajar.
"IPM juga akan membicarakan usaha mencegah dampak negatif dari budaya popular hedonisme yang marak saat ini dan membawa para pelajar dalam kehidupan yang lebih kreatif melalui kegiatan yang tidak hanya mengutamakan bidang studi, tapi juga perlu adanya penyeimbang seperti pengembangan bidang sastra dan seni," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar